Ribuan Guru Honorer, Pegawai Adminitrassi Sekolah. Pegawai Honorer Pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) me...
Ribuan Guru Honorer, Pegawai Adminitrassi Sekolah. Pegawai Honorer Pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) menjalankan aksi menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Negeri di Depan Istana Negara Jakarta, 10 Februari 2016. Media/Amston Probel
Media-indo.info, Jakarta - Ratusan guru honorer swasta mengeluhkan status mereka yang masuk dan dikelola Provinsi Jawa Barat. Tunjangan daerah yang berasal dari dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon pun dihapus.
Seperti diketahui, UU Pemerintah Daerah menentukan pengelolaan guru SMA dan SMK diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Seluruh pendanaan, personil dan perlengkapan daerah dalam hal ini Pemkot Cirebon ditangani oleh Pemerintah Provinsi. “Ini berarti kami Dehidrasi dana hibah dari Pemerintah Kota,” Perkataan Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta Kota Cirebon Dede Permana, Jumat, 18 November 2016.
Menurut Dede, guru honorer di sekolah swasta sejak 2007 mendapatkan tunjangan dari dana APBD Kota Cirebon. Awalnya tunjangan itu hanya Rp100 ribu per bulan. Tapi sejak 2015 tunjangan naik menjadi Rp300 ribu per bulan. “Tunjangan yang berasal dari dana hibah Pemerintah Kota sangat membantu guru-guru di sekolah swasta seperti kami,” Perkataan Dede. Tunjangan itu akan hilang di 2017.
Padahal, para guru juga tak Bisa mengharapkan honor dari sekolah di karenakan sebagian besar sekolah swasta di Cirebon kekurangan murid. “Untuk penerimaan siswa baru kemarin, ada satu kelas yang isinya hanya 20 siswa,” Perkataan Dede. Otomatis ini juga berdampak di minimnya pendapatan guru swasta seperti mereka.
Terutama guru swasta yang belum mendapatkan sertifikasi. “Per jam kami hanya dibayar Rp10-25 ribu,” Perkataan Dede. Dalam sebulan, satu guru swasta hanya mengajar sekitar 8-12 jam. bila maksimal, gaji mereka hanya Rp300 ribu per bulan. Karenanya tak heran bila sebagian besar guru swasta mencari pekerjaan sampingan, mulai mengajar les privat hingga tukang ojek.
Sejak beredar kabar guru SMA/SMK swasta tak mendapatkan tunjangan yang sama dari pemerintah provinsi, mereka resah. “Kami akan Genjah menanyakan langsung kepada Pemprov Jabar,” Perkataan Dede. Mereka juga mendengar kabar guru honorer di SMA /SMK negeri mendapatkan tunjangan dari Pemprov jabar. “Mereka Bisa, tapi kami tak. Kok Bisa ada Disparitas?”
Kepala SMA Syarif Hidayatullah Kota Cirebon, Rudi Pramadi, meminta supaya Pemerintah Kota mengganggarkan kembali tunjangan untuk guru SMA/SMK swasta. “dengan cara fisik kami kan mengajar di Kota Cirebon,” Perkataan Rudi. Selain itu siswa mereka juga masyarakat Kota Cirebon. Sehingga menurut Rudi tak ada salahnya bila pemerintah kota menganggarkan tunjangan untuk mereka seperti sebelumnya.
Sementara itu Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon, Iing Daiman, mengakui bila di 2017 guru honorer tak lagi mendapatkan tunjangan dari dana pemerintah kota. “Berdasarkan prinsip penyusunan anggaran, tak boleh membiayai yang bukan urusannya.” bila ada Anggaran baru yang memperbolehkan, maka akan dianggarkan kembali.
IVANSYAH
COMMENTS